Cara Agar Sertifikat Apartemen Mudah - Pembuat apartemen optimis, pemerintah dapat segera mengeluarkan aturan manajemen apartemen. Saat ini, payung hukum adalah katalis untuk pengembang perumahan vertikal. Jeffrey Yamen, direktur pemasaran intelijen perkotaan, mengungkapkan bahwa proses penerbitan sertifikat hak milik tetap di apartemen, yang dapat dipercepat dari waktu ke waktu. Sehingga tidak akan berdampak negatif pada industri real estat. Pernyataan Jeffrey, di Jakarta, Kamis, 2017 Pada 9 November, dia berkata: "Jika terus dibiarkan, itu akan mengganggu iklim pertumbuhan vertikal kehidupan."
Apartemen strategis, aman, dan nyaman yaa Green Pramuka City.
Jeffrey menjelaskan bahwa pengembang saat ini harus menyerahkan alat pemisahan kepada Badan Pertahanan Nasional sebelum menyerahkan sertifikat kepemilikan. Dipercaya bahwa mengeluarkan aturan-aturan ini dapat mempercepat proses penerbitan sertifikat hak milik. Diharapkan juga bahwa Pemerintah DKI di Jakarta akan segera mengisi portofolio gabungannya pada tahun 2011. UU no. 20 tentang manajemen apartemen. Organisasi itu dibahas di kerajaan Jakarta sebagai gubernur Somarson.
"Ide Pak Sumarso adalah bahwa organisasi konservatif dapat menjadi pemerintah Pemerintah Daerah DKI untuk mengelola apartemen atau apartemen di Jakarta sebelum mengeluarkan PP dari UU 20 tahun 2011," katanya. Namun demikian, Jeffrey meminta diskusi lebih lanjut tentang aturan yang berkaitan dengan pemangku kepentingan tertentu, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, Asosiasi Pencipta, Dana Konsumen, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Apartemen strategis, aman, dan nyaman yaa Green Pramuka City.
Jeffrey menjelaskan bahwa pengembang saat ini harus menyerahkan alat pemisahan kepada Badan Pertahanan Nasional sebelum menyerahkan sertifikat kepemilikan. Dipercaya bahwa mengeluarkan aturan-aturan ini dapat mempercepat proses penerbitan sertifikat hak milik. Diharapkan juga bahwa Pemerintah DKI di Jakarta akan segera mengisi portofolio gabungannya pada tahun 2011. UU no. 20 tentang manajemen apartemen. Organisasi itu dibahas di kerajaan Jakarta sebagai gubernur Somarson.
"Ide Pak Sumarso adalah bahwa organisasi konservatif dapat menjadi pemerintah Pemerintah Daerah DKI untuk mengelola apartemen atau apartemen di Jakarta sebelum mengeluarkan PP dari UU 20 tahun 2011," katanya. Namun demikian, Jeffrey meminta diskusi lebih lanjut tentang aturan yang berkaitan dengan pemangku kepentingan tertentu, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, Asosiasi Pencipta, Dana Konsumen, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen.